Profil Doni Maradona Hutabarat: Anggota DPRD yang Terpancing oleh Ucapan Dedi Mulyadi – Lihat Kekayaannya!
Tokoh Doni Maradona Hutabarat menjadi pusat perhatian.
Ia adalah anggota DPRD Jawa Barat yang berasal dari fraksi PDIP.
Tindakan Doni menjadi perhatian karena memutuskan untuk meninggalkan ruangan ketika sidang paripurna berlangsung di gedung DPRD Jawa Barat pada hari Jumat (16/5/2025).
Doni terganggu dengan pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang dia anggap mengecilkan dan menghinakan martabat DPRD Jabar.
Menurut Doni, pernyataan Dedi tersebut sudah mencemarkan citra DPRD Jawa Barat.
Intip Kekayaan
Doni Maradona
Doni Maradona Hutabarat merupakan bagian dari DPRD Jawa Barat Fraksi PDIP.
Dia menempati posisi di Komisi IV yang mengurusi bidang Pembangunan.
Menurut Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada tanggal 31 Desember 2024, Doni Maradona Hutabarat didatakan mempunyai kekayaan senilai Rp8,4 miliar.
Kekayaan utama Doni berasal dari properti berupa tanah dan gedung yang memiliki nilai sekitar Rp5,5 miliar.
Dia dicatat sebagai pemilik dua lahan beserta bangunannya, termasuk satu lahan yang berada di Bekasi dan Bogor.
Barang milik Doni selain itu terdiri dari tujuh unit alat transportasi, properti mobile tambahan, dana tunai dan ekivalennya, beserta aset-aset lainnya.
Berikut adalah detailnya, diambil dari elhkpn.kpk.go.id:
II. DATA HARTA
A. LAHAN DAN PROPerti RP. 5.515.000.000
Tanah dan Properti Berukuran 155 m2 hingga 200 m2 di KAB/KOTA KOTA BEKASI, HARGA SENDIRI Rp. 1.375.000.000
Lahan Berukuran 370 m2 di KAB/KOTA BOGOR, HARGANYA Lainnya Adalah Rp. 740.000.000
Lahan Tanah dan Properti Berukuran 130.5 m² hingga 189 m² di KAB/KOTA BEKASI, Dijual Secara Mandiri Harga Rp. 3.400.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.052.000.000
MOTOR, Honda Beat Tahun 2012, Dijual Sendiri Seharga Rp. 7.000.000
MOTOR Vespa Primavera Tahun 2021, Hasil Kerja Sendiri Seharga Rp. 45.000.000
MOBIL, FORNURER VRZ Tahun 2016, DENGAN HARGA RP. 340.000.000 YANG SAYA RINGKASSENDIRI
MOTOR Royal Enfield 500CC Tahun 2017, Dikerjakan Sendiri Harga Rp. 100.000.000
MOBIL, DAIHATSU TAFT GT Tahun 1990, HARGA RP. 90.000.000 YANG SUDAH DIOTAK-ATIKSENDIRI
MOBIL, Mercedes Benz C300 Tahun 2023, Harga Pasca Perbaikan Rp. 750.000.000
Mobil, Nissan Terra Tahun 2023, Harga Sendiri Rp. 720.000.000
C. Aset Bergerak Lainnya Rp. 120.000.000
D. SURAT bernilai Rp. —-
E. UANG TUNAI DAN HAL YANG SEHUBUNG Rp. 690.438.424
F. HARTA TAMBAHAN Lainnya Rp. 50.773.060
Sub Total Rp. 8.428.211.484
III. HUTANG Rp. —-
IV. JUMLAH SELURUH ASET KEPADAAN (II-III)Rp. 8.428.211.484
Dalam Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2024, Doni mencalonkan dirinya dari dapil Jabar 6 dan berhasil menduduki posisi teratas di antara anggota PDIP, dengan meraih total suara sebesar 48.157. Informasi ini diperoleh dari situs resmi jdih.kpu.go.id.
Di luar sebagai anggota DPRD Jawa Barat, Doni juga memegang posisi sebagai Dewan Pembimbing Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Jawa Barat.
Doni tidak berasal dari lahir di tanah Sunda, walau sekarang dia bertugas sebagai perwakilan masyarakat di Jawa Barat.
Dia dilahirkan di Kota Dumai, Riau. Doni adalah alumni dari SMAN 1 Dumai pada tahun 2000.
Dia melanjutkan pendidikannya di Universitas Kristen Indonesia (UKI), di mana dia mengejar jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum.
Setelah enam tahun menempuh studi di UKI, Doni akhirnya berhasil graduate dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 2006.
Walk Out Saat Rapat
Sekilanya, semua anggota Fraksi PDI-P mengundurkan diri dari sidang paripurna DPRD Jawa Barat bersama Pemprov Jabar pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 akibat ketidakpuasan mereka terhadap Dedi Mulyadi.
Aksi tersebut terjadi setelah Dedi Mulyadi membuat pernyataan saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon, yang kemudian diinterpretasikan sebagai pelecehan dan penghinakan terhadap martabat DPRD Jawa Barat.
Doni berpendapat bahwa pidato Dedi tersebut sudah mencoreng citra DPRD Jawa Barat.
Berikut ini adalah informasinya: ketika Musrenbang berlangsung di Cirebon, Dedi menyebutkan tentang pembangunan pada masa lalu yang tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPR terlebih dahulu.
“Ketika acara Musrembang sembilan hari yang lalu, Gubernur menyampaikan suatu statement yang menurut pendapatku harus kita tanggapi dengan serius. Dia mengkritik DPRD Jawa Barat serta para anggotanya,” ungkap Doni pada Jum’at kemarin.
Dia juga menekan Dedi agar memberikan penjelasan mengenai pernyataannya di Musrenbang.
Jika demikian, ujar Doni, maka anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PDIP enggan ikut campur urusan Dedi.
“Bila Gubernur tidak memberikan penjelasan, apa pun yang diausulkan oleh Gubernur untuk didiskusikan di DPRD, Fraksi PDIP enggan berpartisipasi,” tegas Doni, seperti dilansir TribunJabar.id.
Merasa Direndahkan
Saat ini, anggota Fraksi PDI-P lainnya, Memo Hermawan, mengungkapkan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kekhawatiran atas pernyataan yang dinilai telah mengecilkan martabat DPRD sebagai lembaga legislative.
“Merasa sedih karena DPRD dianggap remeh dan disakiti, oleh sebab itu kita harus bertindak. Kita memerlukan bimbingan dari pemimpin untuk menyelenggarakan interpelasi serta menanyakan penjelasan kepada Gubernur. Tujuan kita adalah melindungi DPRD, bukan fraksi tertentu,” katanya usai sidang paripurna tersebut.
Memo juga menggarisbawahi kesesuaian peran DPRD dalam tiap keputusan yang diambil oleh eksekutif untuk mendorong prinsip kolaborasi di antara kedua institusi tersebut.
“Legislatif dan eksekutif sebenarnya saling mendukung dan menguatkan satu sama lain, bukannya bertentangan. Kami di DPRD Jabar ini menjadi wakil dari rakyat Jawa Barat, oleh karena itu proses perundang-undangan harus melibatkannya,” ungkapnya.
“Dengan demikian, kami tidak boleh diremehkan. Keluarmya Fraksi PDI-P adalah untuk menjaga martabat DPRD sebagai sebuah lembaga, bukan hanya untuk fraksinya saja,” tutur Memo.
Tindakan walk out ini memperkuat tensi di antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta mengisyaratkan permintaan mendesak dari fraksi PDIP yang ingin melihat Dedi Mulyadi menjelaskan secara formal situasi tersebut ke badan perwakilan rakyat.
Diketahui bahwa sidang paripurna yang bertujuan untuk membahas pendapat umum fraksi tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Non-logam, Mineral Non-logam Spesifik serta Batuan dan Administrasi Kependudukan masih dilangsungkan meskipun Fraksi PDI-P tidak hadir.
Respon Dedi Mulyadi
Saat ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan komentarnya mengenai insiden Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memilih untuk meninggalkan ruangan selama sidang paripurna di gedung DPRD Jabar pada hari Jumat, 16 Mei 2025.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dia mengakui dan memuliakan putusan yang telah dibuat.
Dia menggarisbawahi bahwa semua anggota parpol yang berada di DPRD Jawa Barat memiliki kesempatan yang sama untuk membentuk sikap atau memilih jalur politik mereka sendiri.
“Memang benar setiap individu memiliki kebebasan untuk keluar atau tetap tinggal, hal ini juga termasuk bagi setiap partai politik dan fraksi yang memilikinya,” jelas Dedi saat berada di gedung Pakuan, Bandung.
Dedi pun berpendapat bahwa tindakan walk out itu adalah cara untuk menyuarakan aspirasi partai politik terkait keputusan yang diambil oleh Pemprov Jawa Barat.
Menurut dia, itu merupakan suatu kejadian lumrah di dalam jaringan pemerintahan demokratis.
“Ungkapkan semua kebutuhan politiknya dengan cara ini,” tegasnya.
(*/)
Baca berita
TRIBUN MEDAN
lainnya di
Google News
Lihat pula berita atau info tambahan di
,
dan
dan
WA Channel
Berita viral lainnya di
Tribun Medan
Post Comment